Teknologi Simulator Helikopter TNI AD

Sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat melihat simulator NBO 105 dan Bell 412 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3).



Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman melihat instalasi simulator NBO 105 dan Bell 412 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3).

Sejumlah instalasi kaki yang bekerja secara hydrolik pada mesin simulator NBO 105 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman duduk di kursi copilot simulator Bell 412 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3). Calon penerbang harus memiliki 20 jam terbang dengan simulator ini sebelum transisi copilot helikopter.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman menuruni tangga simulator Bell 412 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3).


Sumber : Tempo |  Budi Purwanto

Menteri Pertahaan Segera Bentuk Cyber Army

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ancaman serangan dunia cyber pun dikhawatirkan meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan berencana membentuk Cyber Defence sebagai upaya pertahanan negara di dunia maya.

"Dalam assesment di Kemenhan (Kementerian Pertahanan-red.) menyimpulkan bahwa ancaman non-militer yang harus kita waspadai adalah cyber. Nah, di sinilah saya muncul," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara Cyber Defence Contest di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2013).

Purnomo mengatakan, Cyber Defence ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisikohaneg). Nantinya Cyber Defence akan langsung terkoneksi dengan Gedung Bina Graha.

"Sehingga apapun yang terjadi nanti dapat dipantau langsung oleh presiden lewat unit kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)," ungkapnya.

Ia menjelaskan, gangguan teknologi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan adalah yang menyangkut kedaulatan negara. Dimana ketika gangguan tersebut menjadi ancaman nasional.

"Misalkan listrik padam di seluruh Jawa karena gangguan hacker, itu menjadi ranah tanggung jawab TNI karena sudah menyangkut kedaulatan dan keselamatan bangsa. Kalau skalanya regional menjadi tanggung jawab kepolisian," papar Purnomo.

Namun ia mengatakan, regulasi untuk Cyber Defence belum ada di Indonesia. Pihaknya akan bekerjasama dengan Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menentukan regulasi tersebut.

"Kami sedang menyusun blue print dan regulasinya melalui Peraturan Menhan. Kalau Undang-undang kan lama. Nanti ada Menhan dan Menkominfo," tuturnya.

Purnomo menjelaskan, selain belum adanya regulasi tentang Cyber Defence, internet di Indonesia juga masih bergantung dengan luar negeri. Indonesia belum memiliki satelit sendiri.

"Yang kita perlukan memang satelit. Langkah ke depan akan seperti apa, masih kita diskusikan dengan para pakar," tandasnya. (Detik)

Kemhan dan TNI Membangun Kekuatan Pertahanan Cyber

Semakin meningkatnya teknologi cyber saat ini, telah diiringi juga dengan meningkatnya kerawanan terjadinya cybercrime dan juga cyber attack atau cyberwar baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka mencapai harapan mampu mengatasi dan menanggulangi semua serangan cyber yang masuk ke wilayah negara Indonesia, Kemhan dan TNI telah memiliki inisiatif untuk membangun kekuatan pertahanan cyber dalam ranah militer yang terus dikembangkan hingga saat ini.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keynote speechnya pada acara Seminar Nasional Keamanan Infrastruktur Internet tentang “Trend Ancaman Infrastruktur Internet 2012”, Selasa (27/11) di Bandung, Jawa Barat. Dalam keynote speech tersebut, Wamenhan mengambil tema “Ancaman dunia cyber terhadap pertahanan negara dan kedaulatan negara”.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, respon dan inisiatif yang telah dilakukan dari sisi pertahanan negara telah menuju kepada kemajuan yang signifikan. Hal itu dimulai dengan adanya inisiatif awal untuk melaksanakan suatu kajian yang bersifat strategis dimana sebelumnya diawali oleh kegiatan Focused Group Discussion dalam konteks National Cyber Security di Universitas Pertahanan pada tahun 2011.

Sebelumnya pada tahun 2010, Kemhan juga telah memulai program penanggulangan terhadap cyber attack dan setelah melaksanakan SDR 2011 dan 2012, Kemhan membentuk suatu Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (Cyber Defence Operation Centre).

Diejelaskan Wamenhan, Tim ini telah bekerja dan mulai menyusun rencana untuk pembentukan Cyber Operation Center (COC) Kemhan. Inisiatif ini memiliki dua tujuan utama, yaitu keamanan dan perlindungan internal (Kemhan) maupun keamanan dan perlindungan eksternal (Nasional).

Untuk internal yaitu sebagai tempat yang difungsikan dalam proses perencanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pengawasan terhadap cyber untuk meningkatkan sistem pertahanan cyber di lingkungan Kemhan. Sedangkan untuk nasional bertujuan untuk membangun sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman cyber.

Lebih lanjut menurut Wamenhan, saat ini upaya penerapan keamanan cyber di Indonesia sudah mulai menuju kepada langkah – langkah yang terkoordinasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa inisiatif dalam rangka membentuk sebuah lembaga organisasi yang menangani serangan cyber. Beberapa inisiatif dari instansi/lembaga pemerintah, instansi pendidikan, badan usaha bahkan private company yaitu melakukan upaya dalam mengantisipasi serangan cyber.

Ditegaskan Wamenhan, ancaman cyber termasuk dalam ancaman asimetris yang penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif. Karena sifatnya yang multidimensional, membuat cyber security tidak dan bukan merupakan urusan satu kementerian saja, tetapi juga menjadi urusan berbagai kementerian lainnya. “Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan cyber security atau cyber defence yang dalam implementasinya membutuhkan badan koordinasi”, tambah Wamenhan.

Seminar tahunan ini diselenggarakan oleh Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastruktur (ID-SIRTII) bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Semanar ini berlangsung selama sehari dan dibuka oleh Menkominfo Tifatul Sembiring. Seminar diikuti kurang lebih 200 peserta yang berasal dari perwakilan instansi pemerintah, ISP dan kalangan praktisi Teknologi Informasi.


Sumber : DMC

Tahun 2018 Helikopter Apache Longbow Perkuat TNI AD

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko memastikan pemerintah membeli delapan unit helikopter Apache. Menurut dia, Kementerian Pertahanan sudah memberi lampu hijau untuk membeli helikopter serang canggih AH-64D Apache Longbow dari Amerika Serikat itu.

Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya menolak pembelian Apache karena dianggap kemahalan, kata Moeldoko, kini sudah sepakat menyetujuinya. ”DPR dan Kementerian Pertahanan sudah oke,” kata dia saat ditemui Tempo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2013.

Moeldoko tak mau menyebut harga pembelian delapan helikopter itu dengan alasan tak tahu pasti harganya. ”Lagipula itu teknis.” Ia mengatakan, pemerintah pada tahun ini sudah mulai membayarkan uang muka ke pemerintah Amerika Serikat. ”Pembayaran uang muka menjadi awal kesepakatan pembelian helikopter,” ujar dia. Kedelapan helikopter akan diterima Indonesia secara bertahap mulai 2018 hingga 2021.

Adapun Komisi Pertahanan DPR membenarkan menyetujui pembelian Apache, meski awalnya menolak. ”Setelah dipikir-pikir, memang dibutuhkan Apache untuk memperkuat jajaran Angkatan Darat,” ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin. (Tempo)

TNI AD Proyeksikan Helikopter Apache Perkuat Pulau Natuna

TNI terus meningkatkan kewaspadaannya atas kian meningkatnya eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS). Salah satu kewaspadaan dilakukan dengan melakukan penguatan militer di Natuna, wilayah yang berbatasan langsung dengan LCS.

Penguatan dilakukan di semua matra, yakni darat, laut, dan udara. Untuk TNI Angkatan Darat (AD), TNI bakal menambah satu batalion infanteri di Natuna. “Apache kita juga akan kita tempatkan di sana,” ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman saat kunjungan ke MNC Group Jakarta kemarin. TNI AD membeli helikopter serbu versi AH-64E tersebut dari Amerika Serikat sebanyak 8 unit.

Dijadwalkan helikopter datang secara bertahap mulai tahun depan. Menurut Budiman, 2 Apache yang datang tahun depan hanya untuk latihan. “Penambahan satu batalion infanteri di Natuna juga karena pertimbangan sekarang ini penduduk di pulau tersebut sudah semakin banyak. Kekayaannya juga banyak,” urainya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, TNI akan melakukan penguatan TNI AD di Natuna dengan penambahan satu batalion, TNI Angkatan Laut (AL) dengan penguatan pangkalan angkatan laut (lanal), dan TNI Angkatan Udara (AU) dengan peningkatan pangkalan angkatan udara (lanud). “Sangat perlu ditempatkan pesawat tempur,” ujar dia.

Mantan KSAD itu menegaskan, TNI harus melihat perkembangan di LCS dengan penuh kewaspadaan. Menurut dia, apabila terjadi sesuatu di LCS, akan terjadi perembesan pengaruh itu terhadap wilayah Indonesia. Selainitu, posisigeografisNatuna yang strategis bisa dijadikan pangkalan oleh musuh sebelum masuk ke wilayah RI. Karena itu penambahan dan penempatan kekuatan yang proporsional di Natuna perlu dilakukan sebagai sistem peringatan dini bagi Indonesia dan TNI.

Moeldoko yang baru saja mengunjungi Panglima Angkatan Bersenjata China (PLA) di Beijing menambahkan, China menginginkan Indonesia ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah LCS. “TNI akan memberikan kontribusi yang sangat positif dan Pemerintah China memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengakui saat ini terjadi peningkatan eskalasi konflik di LCS. Namun dia berharap, semua langkah yang dilakukan berdasarkan kajian yang matang. “Tapi apakah Angkatan Darat sudah perlu untuk ikut serta deployment pasukan, itu saya rasa butuh kajian mengingat biaya tentu tidak kecil,” sebutnya.

Politikus Hanura yang bersapaan akrab Nuning itu justru melihat penguatan TNI AL penting di Natuna. Dia menyoroti perlunya presiden segera menyetujui pembentukan Kohanla (Komando Pertahanan Laut) mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. (Sindo)

Helikopter Serbu AS 550 Fennec Segera Perkuat TNI AD

Sejumlah helikopter serbu ringan AS 550 Fennec akan memperkuat TNI Angkatan Darat (AD). Dari 12 unit yang dipesan TNI AD, beberapa helikopter yang diproduksi Eurocpter melalui PT Dirgantara Indonesia sudah bisa dioperasikan pada 2014 ini.

Helikopter Serbu AS 550 Fennec TNI AD

"Untuk 12 heli Fennec yang akan dibeli TNI AD, rencana tiba tahun 2014 dan 2015," sebut Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Namun Andika belum tahu berapa unit helikopter pesanan yang sudah jadi pada 2014 ini. Yang jelas, dari 12 unit yang dipesan itu, 8 unit akan ditempatkan di Squadron-12 Serbu Waytuba, Sumatera Selatan, 3 unit di Squadron-13 Serbu Tanjungredep, Kalimantan Timur, dan 1 unit di Pusdik Penerbangan TNI AD Semarang, Jawa Tengah.

Untuk mengoperasikan helikopter-helikopter serbu itu, saat ini TNI AD telah menyiapkan pilot beserta teknisinya. AS 550 Fennec berupa helikopter berbadan kecil dengan single engine ini merupakan bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai program Minimum Essensial Force (MEF).

"Kebutuhan SDM untuk operasional Heli Fennec disiapkan 23 penerbang dan 31 teknisi," tambah dia.

Sementara, untuk helikopter Apache yang dipesan dari Amerika Serikat akan tiba pada tahun 2017. Meski belum datang, TNI telah menyiapkan sejumlah personel.

"Kebutuhan SDM untuk operasional heli Apache direncanakan 24 penerbang dan 59 teknisi. Gelar heli Apache ini masih belum ditentukan," ujar Andika.

Helikopter AS 550 Fennec adalah helikopter militer ringan yang diproduksi Eurocopter grup, gabungan perusahaan Aerospatiale Prancis dan DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) Jerman.

Fennec dapat dilengkapi dengan senjata koaksial, roket, torpedo dan amunisi lainnya. AS 550 Fennec dapat menampung 6 orang, yakni 2 kru dan 4 penumpang. Helikopter yang menggunakan mesin Turbomeca Arril 2B ini mampu terbang selama 4 jam lebih dengan kecepatan maksimum 287 km/jam.  (Liputan9)

Indonesia Memerlukan Cyber Army

Serangan melalui dunia maya tanpa harus menghadirkan kekuatan militer secara fisik di negara lawan, telah menjadi trend baru dalam perang modern di abad-21. Karenanya, Indonesia perlu mempersiapkan kekuatan cyber army atau prajurit cyber yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam cyber warfare, yang dituangkan dalam konsep Pembangunan National Cyber Defense, sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi.

foto : backorifice.org

Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro pada sambutan sekaligus membuka secara resmi Sarasehan National Cyber Defense, di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta, Selasa (2/10).

Dengan terbentuknya National Cyber Defense, kata Menhan melanjutkan sambutannya, pembangunan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman dari dunia cyber akan dapat lebih ditingkatkan.Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur perlu juga segera direalisasikan secara terintegrasi, khususnya pembangunan di lingkungan Kemhan RI dan TNI.

Hal itu juga diharapkan sebagai modal dasar dalam rangka penyiapan konsep dan pembangunan awal atau Back Bound Cyber Defense yang komprehensif, mengingat sejauh ini pembangunan konsep Cyber Defense masih bersifat sektoral atau belum menyeluruh sebagai satu kesatuan National Cyber Defense.

Senada dengan pernyataan Menhan, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si menyampaikan dalam laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan, bahwa penyelenggaraaan acara Sarasehan National Cyber Defense merupakan refleksi kekuatiran pada tataran operasional akan ancaman dunia cyber. Sehingga, kondisi tersebut merupakan satu konteks kekinian yang tidak harus dianggap sebagai persoalan biasa, karena dalam era informasi segala perubahan terjadi secepat kedipan mata.

Sarasehan yang berlangsung sehari dan diikuti peserta dari Kemhan, Mabes TNI, Angkatan serta instansi lain yang terkait, mengambil tema Implementasi Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisinfohanneg) Menuju Perwujudan National Cyber Defense. Dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dari kalangan praktisi maupun akademisi, antara lain dari Kemenkopolhukam yang mengetengahkan materi tentang Organisasi Cyber Nasional, kemudian BPPT tentang Konsep Grand Design Sisinfohanneg, Kominfo tentang Standar ISO mengenai TIK yang Berlaku Saat Ini serta dari Puster AD yang menyampaikan topik mengenai Kebutuhan Minimal Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Cyber Defense.
Sumber : DMC