PT DI Serahkan Pesanan 6 Helikopter Bell TNI AD

Kementerian Pertahanan menerima 6 helikopter angkut tipe Bell-412 EP dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Jumat (15/3/2013).

 Serah terima ditandatangani oleh Dirut PT DI Budi Santoso dan Kepala Barahanan Kementerian Laksamana Muda TNI Rachmad Lubis, Aslog TNI Mayjen TNI Hari Krismoni dan Aslog KASAD Mayjen Joko Sri Widodo di Hanggar Rotary Wing KP II PT DI, Jalan Pajajaran.

Selanjutnya, Aslog KASAD menyerahkan kembali pada Danppuspenerbad Brigadir Jenderal Mochammad Afifudiing selaku pengguna. Enam unit helikopter tersebut sesuai dengan kontrak pada 6 Maret 2012 lalu.

"Semoga penyerahan enam helikopter ini akan membawa pengaruh besar bagi kemampuan TNI, khususnya TNI AD dalam menghadapi tugas yang semakin berat," ujar Budi saat memberikan sambutan.

Budi mengatakan sebagai salah satu penyedia produk alutsista, PT DI berusaha optimal untuk memenuhi tuntutan yang diminta serta menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut dengan bekerja efisien sehingga menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan.

Seharusnya, jadwal penyerahan enam helikopter ini dilakukan pada September, Oktober dan November 2013. Namun PT DI mampu menyerahkan enam helikopter pesanan tersebut lebih cepat.

"PT DI berupaya mempercepat delivery sehingga kami mampu menyerahkan enam heli tersebut hari ini demi mendukung rencana latihan gabungan TNI," katanya.

Selama ini, TNI AD menjadi pengguna terbesar helikopter-helikopter produksi PT DI. "PTDI mengharapkan TNI AD tetap mempercayakan dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan helikopternya pada PT DI," ucap Budi.

Helikopter tipe Bell-412 EP adalah helikopter serbaguna yang ditenagai dengan sepasang engine, Pratt & Whitney PT6T-3D, dengan 4 bilah rotor utama dan 2 bilah rotor ekor. Helikopter ini diawaki oleh 2 orang pilot dan ko-pilot serta mampu mengangkut 13 penumpang yang termasuk kelas menengah.

Tipe Bell-412 seri EP ini merupakan helikopter Bell-412 generasi baru yang dapat diandalkan. Dimana sebelumnya telah membuktikan kehandalannya dalam berbagai operasi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Disamping mampu melaksanakan misi-misi militer, Bell-412 EP ini juga mampu melaksanakan penerbangan sipil, operasi SAR dan pemadam kebakaran.

"Helikopter Bell-412EP ini dari sifat dinamika lebih baik dari kapasitas mesin juga 17 persen lebih besar dibandingkan Bell-412," jelasnya. (Detik)

Tertarik Investasi Helikopter, Republik Tatarstan Siap Gandeng PT DI

Para pengusaha kawakan dari negara Federasi Uni Soviet, Tatarstan berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu sektor yang diminati adalah produksi helikopter.

Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana mengungkapkan, untuk industri pembuatan helikopter, mereka akan menggandengan BUMN PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang memiliki keahlian di bidang yang sama.

"Misalnya untuk helikopter, mereka bisa sama PT Dirgantara Indonesia, karena mereka juga bikin helikopter. Lalu karena kita negara maritim, mereka juga ahli di bidang galangan kapal," tutur Agus usai menerima kunjungan Presiden Tatarstan bersama para delegasinya di Kantor Kementerian Perindustrian, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

"Tapi mereka juga bisa dengan siapa saja, asal ada bisnis ya mereka jalan," imbuhnya.

Dikatakan Agus, perusahaan produsen helikopter dari Tatarstan tersebut bernama Kazan Helicopters. Indonesia sendiri telah memakai 17 unit helikopter buatan Kazan yang dipakai untuk keperluan sektor pertahanan RI.

"Sekarang itu, di kita ada 17 helikopter dari mereka," tambahnya.

Secara keseluruhan, para delegasi dan pengusaha dari Tatarstan sendiri berminat dan memfokuskan untuk berinvestasi di Indonesia pada 3 sektor, yakni: alat berat seperti truk-truk besar pengangkut batubara, helikopter dan kapal perang, serta galangan kapal.

"Hari ini mereka akan ke Kadin untuk menindak lanjuti, nanti kerja samanya B2B (business to business)," katanya. (Detik)

Perusahaan Komponen Pesawat Terbang AS Tambah Investasi di RI

Perusahaan komponen pesawat terbang asal Amerika Serikat, UTC Aerospace Systems ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Rencananya, investasi kedua akan ditanamkan senilai US$ 40 juta, atau kurang lebih Rp 400 miliar.

Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana mengatakan, saat ini UTC memiliki perusahaan joint venture dengan BUMN PT Pindad, dan memiliki pabrik pembuatan komponen pesawat seperti landing gear, aerostructure di Bandung. Dengan pertimbangan pasar yang terus berkembang di Indonesia, maka UTC menanamkan investasi yang kedua

"Dengan Bandung sudah dibentuk tahun 1997, sudah joint venture, dan dia ingin memperbesar, mau expand. Dia nanya insentif," kata Agus setelah menerima delegasi dari UTC di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rabu (24/7/2013).

Dalam investasi keduanya kali ini, UTC mengharapkan insentif dari pemerintah Indonesia, sebagaimana yang dia dapatkan di beberapa negara lain tempat mereka menanamkan investasi. "Kita tawarkan tax holiday, sama tax allowance," tambahnya.

Dengan investasi tersebut, UTC mengharapkan bisnisnya akan berkembang dan menjanjikan akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 400 orang. "Nanti dia akan rapat dengan Pindad," katanya.

Agus mengungkapkan, produk-produk yang dihasilan UTC tersebut untuk memasok kebutuhan maskapai penerbangan. Agus menyebutkan Garuda Indonesia sebagai contohnya. "Karena dia buka juga di Dubai, dan dia melayani Qatar Airways," katanya. (Detik)

Rencana Besar RI: Jadikan Inalum Produsen Komponen Pesawat Terbang

Pemerintah telah membuat rencana besar terhadap PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang telah diambil alih dari tangan Jepang. Mulai dari peningkatan produksi, pengembangan kawasan, hingga hilirisasi alumunium menjadi komponen pembuatan pesawat terbang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, hilirisasi akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari bahan mentah, produk setengah jadi, hingga kualitas paling tinggi yang biasa digunakan untuk teknologi canggih.

"Kita akan gerakan hilirisasi atau downstream di sana (Inalum), yang menggunakan produk alumunium dari Inalum. Kualitasnya akan kita tingkatkan. Salah satunya adalah alumunium alloy yang digunakan untuk bahan pembuatan pesawat terbang," ungkap Hidayat, di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (6/3/2014)

Hidayat mengatakan, saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi dalam pembuatan peraturan pemerintah (PP) untuk menjadikan Inalum sebagai BUMN. Kemudian adalah rancangan untuk penambahan modal terhadap Inalum.

Berlanjut Inalum akan ada penningkatan produksi menjadi 470 ribu ton per tahun. Saat ini produksi dari Inalum adalah 250.000 ton per tahun. Diharapkan pada tahun 2017 itu tercapai.

"Ini akan dilakukan peningkatakan produksi menjadi 470 ribu ton," ujarnya.

Untuk penambahan modalnya, dua opsi yang bisa dilakukan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IPO. Namun Hidayat lebih optimistis untuk jangka panjang, Inalum dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Harus ada jalan keluar dari rencana investasi baru. Kalau saya sarankan IPO," sebut Hidayat.

Pulang dari Cina, Panglima Moeldoko Ingin Perkuat Natuna

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku berencana menambah kekuatan TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, dalam waktu dekat. Menurut dia, selain merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia, Pulau Natuna juga merupakan pulau yang strategis di kawasan laut Cina Selatan.

"Kita harus lihat perkembangan laut Cina Selatan dengan waspada," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 3 Maret 2014.

Rencana penguatan Pulau Natuna semakin kuat setelah Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Cina dan bertemu panglima militer. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan Laut Cina Selatan.

Menurut Moeldoko, jika hal-hal negatif terjadi di Laut Cina Selatan dan berbahaya bagi Indonesia. "Bila terjadi sesuatu di sana akan merembes ke Indonesia," kata dia.

Walhasil, Moeldoko akan mengajak ketiga Kepala Staf Angkatan untuk merumuskan formula penguatan militer Pulau Natuna. Paling tidak, Moeldoko akan menambah satu batalion pasukan Angkatan Darat serta memperkuat Pangkalan Angkatan Laut. "Pesawat tempur juga perlu kami siapkan di sana." (baca: Panglima TNI Minta Paspampres Waspada Pemilu 2014  )

Pekan lalu, Jenderal Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Cina. Di Cina, Moeldoko menegaskan komitmen TNI dalam menstabilkan kawasan Laut Cina Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Moeldoko juga sempat menyambangi Markas Pusat Komando Pertahanan Udara di Beijing, Cina. Kunjungan tersebut diyakini merupakan langkah positif hubungan militer Indonesia dan Cina. (Tempo)

Opsi Laut Cina Selatan Bagi Indonesia

Indonesia memiliki potensi untuk membela kepentingan maritim , tapi untuk saat ini akan membutuhkan partner.

Selama beberapa tahun terakhir China telah terus meningkat ketegasan di Laut Cina Selatan. Klaim terbaru atas hak mengelola hasil perikanan atas sebagian besar wilayah ini membuat negara-negara lain di kawasan alasan khawatir bahwa China akan segera mencoba menerapkan Identifikasi Zona Pertahanan Udara ( ADIZ ) di Laut China Selatan sambil mencoba untuk menegaskan klaim nine-dash line yang kontroversial. Hal ini akan menempatkan yurisdiksi Cina berada tepat di lepas pantai sebagian besar negara Asia Tenggara.

Armada perang USN (photo: Jayme Pastoric)

Sementara ketika negara-negara yang terancam dengan klaim China khawatir terhadap ancaman terhadap kedaulatan mereka, beberapa memiliki sarana untuk menantang itu, terutama pada ancaman kedaulatan mereka sendiri. Indonesia mungkin adalah negara yang bisa melakukannya dengan bantuan sekutu yang substansial. Indonesia juga memiliki sumber daya untuk mendanai angkatan lautnya untuk mempertahankan teritorial perairannya. Meskipun demikian , masih harus dilihat apakah Indonesia bisa memanfaatkan potensi ekonomi dan mengubah dirinya menjadi kekuatan regional yang berpengaruh.

Sudah muncul indikasi serius bahwa China mungkin mencoba untuk menerapkan ADIZ atas Laut Cina Selatan dalam waktu dekat. Seorang perwira senior dari Akademi Militer Rakyat China Tentara Pembebasan Angkatan Laut, Li Jie, telah menggulirkan isu pada tanggal 21 Februari, dalam menanggapi pernyataan militer Amerika yang mengatakan bahwa China berencana untuk menerapkan ADIZ atas Laut Cina Selatan pada tahun 2015. Li menjawab bahwa penerapan ADIZ di LCS diperlukan untuk kepentingan jangka panjang China.

Potensi Indonesia

Baik PDB maupunn PDB per kapita Indonesia tumbuh kuat selama 10 tahun terakhir, dengan PDB meningkat lebih dari 400 persen menjadi $878.000.000.000 pada tahun 2012 dan PDB per kapita melonjak menjadi $3.557 pada tahun 2013. Kenaikan per kapita tetap terjadi meskipun pertumbuhan populasi hampir 40 juta orang. Ini akan berarti bahwa pemerintah memiliki populasi dan pendapatan dasar yang sehat dan menghasilkan potensi pendanaan militer.

Minyak, gas , dan industri pertambangan telah menjadi pendorong utama keberhasilan ekonomi Indonesia. Namun, industri ini tidak bebas masalah, dan beberapa dari masalah tersebut diakibatkan oleh kebijaksanaan pemerintah Indonesia sendiri. Ladang minyak negara itu akan jatuh tempo dan mungkin sudah melewati masa puncak produksi. Namun, cadangan gas Indonesia masih besar, dan kebangkitan industri Coalbed Methane ( CBM ) berpotensi sangat menguntungkan.

Masalah yang dihadapi industri primer di Indonesia sudah pasti membatasi pilihan pemerintah untuk menangani masalah-masalah keamanan regional. Sektor minyak dan gas memiliki kerangka peraturan stabil yang menarik investasi, tapi ladang migas yang sudah setengah menuju habis dan peningkatan konsumsi domestik berarti keuntungan menurun. Minyak dan gas menyumbang 22 persen dari pendapatan pemerintah pada tahun 2011. Jika angka itu terus turun maka sumber baru harus ditemukan, atau dana bagi pendanaan militer akan juga menurun. Indonesia sudah memeras pendapatan pemerintah sebanyak dari sumber pendapatan ini dengan cukup bijaksana, dengan penerapan tarif pajak efektif sebesar 44 persen pada 2013. Dengan menurunnya produksi minyak, gas alam yang akan diandalkan hingga sumber energi yang signifikan berikutnya dapat dikembangkan.

Dengan diperkirakan menguasai 6 persen dari cadangan global, CBM bisa menjadi penggerak berikutnya bagi Indonesia dalam investasi energi. Cadangan CBM Indonesia diperkirakan dua kali lebih besar dari cadangan gas alamnya. Tapi industri ini, bagaimanapun masih baru. BUMN Bukit Asam mengklaim Tanjung Enim dapat menghasilkan cukup CBM setiap hari untuk memasok pembangkit listrik 200MW pada tahun ini. Namun, kesepakatan dengan perusahaan utilitas masih merupakan perkiraan. Bahkan dengan regulasi pasar yang menguntungkan dan formasi geologi, industri ini tidak akan segera menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia dalam waktu dekat.

Iklim regulasi seputar industri pertambangan di Indonesia menimbulkan masalah besar lain. undang-undang pertambangan yang kontroversial tahun 2009 mulai diberlakukan sedikit demi sedikit pada tanggal 12 Januari 2014, mengharuskan perusahaan tambang untuk memperkaya mineral di Indonesia dan tidak mengirim bahan mentah segera setelah dikeruk. Tujuannya adalah untuk menjaga keuntungan pertambangan di dalam negeri bukan mengekspor kekayaan negara. Namun, sebagian besar perusahaan asing utama sangat khawatir tentang aplikasi peraturan yang tidak merata di seluruh komoditas, serta ambiguitas apakah kontrak sebelumnya akan juga ikut terpengaruh.

Dua perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, Freeport dan Newmont, mengklaim peraturan batu itu akan membuat mereka terpaksa memberhentikan ribuan pekerja dan hilangnya miliaran pendapatan ekspor. Mereka mengancam untuk mengajukan tuntuan hak kontrak-kontrak sebelumnya sebelum pemberlakuan undang-undang baru pada arbitrase internasional. Manambah masalah yang ditimbulkan oleh undang-undang baru adalah melemahnya harga komoditas dan kurangnya infrastruktur untuk memperkaya dan mengangkut mineral ke pasar. Target penerimaan pajak sektor pertambangan adalah $90.5 miliar pada tahun 2013, namun per September baru $56 miliar yang tercapai. Sektor pertambangan negara mendapat $ 3.37 miliar untuk periode waktu yang sama, 25,7 persen penurunan YoY.

Kelas konsumen yang terus tumbuh adalah potensi penggerak lain untuk perekonomian Indonesia. Populasi ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 150 juta orang selama 10 tahun ke depan. Tidak saja merangsang perekonomian Indonesia, juga diharapkan menjadi faktor stabilisasi agar tidak tergantung pada harga komoditas. Salah satu alasan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tapering yang dilakukan Federal Reserve AS, dikaitkan dengan semakin berkembangnya kelompok konsumen ini.

Jika bisa terus tumbuh, kelas konsumen akan menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Namun, hal tersebut tidak secara langsung jadi keuntungan bagi pertambahan anggaran pemerintah sampai setidaknya akhir dekade ini (2020). Memperoleh keuntungan dari pertumbuhan kelas konsumen dalam bentuk nyata ketersediaan dana untuk upgrade besar-besaran angkatan laut akan membutuhkan antara lima sampai sepuluh tahun. Artinya, pemerintah tidak dapat bergantung pada sumber pendapatan ini untuk membiayai kebutuhan militer secara langsung saat ini.

Opsi Aliansi

Tanpa adanya kebebasan anggaran untuk membangun angkatan laut yang akan mampu mempertahankan perairan teritorialnya, Indonesia hanya mempunyai beberapa pilihan tersisa untuk pertahanan. ASEAN telah jelas terlihat tidak membantu dalam hal ini, karena bahkan setelah China menerapkan hukum baru pelarangan mencari ikan di LCS, ASEAN tidak mampu berbuat sesuatu kecuali mengeluarkan merekomendasikan solusi diplomatik untuk masalah tersebut.

Beberapa negara-negara di wilayah ini mempunyai kapasitas angkatan laut yang cukup signifikan untuk bekerja dengan Indonesia menyediakan alat pencegah yang efektif bagi agresi, dengan dua pengecualian : Australia dan Jepang.

Meskipun ada masalah dalam hubungan Indonesia – Australia, muncul dari isu pencari suaka dan akibat bocornya kejadian Australia memata-matai musyawarah perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, namun tidak merupakan ancaman strategis untuk hubungan kedua negara. Namun, isu-isu seperti ini menghambat kerjasama selama postur China tidak terang-terangan militeristik. Jika China memutuskan untuk menerapkan ADIZ di Laut Cina Selatan, hubungan saja bisa berubah. Australia tidak memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan, namun China dengan dukungan militer mengklaim hak atas jalur laut paling berharga di dunia, tercatat 50 persen dari pengiran kapal tanker minyak dunia merupakan ancaman bagi Australia, terutama karena Australia mengirimkan cadangan gas alam dan ekspor yang meningkat lewat jalur laut tersebut.

Sayangnya untuk Indonesia, ketegangan dalam hubungan ini berarti bahwa aliansi dengan Australia hanya mungkin terjadi jika dipicu oleh sebuah insiden cukup besar yang akan memaksa menyelaraskan kepentingan mereka. Kondisi semacam itu berarti bahwa aliansi apapun anatar Indonesia-Australia akan terlambat, dan China mungkin sudah mendiktekan arah peristiwa dan mengambil keuntungan strategis.

Jepang memiliki kebutuhan dan alasan strategis mendesak untuk membantu setiap negara Asia Tenggara untuk ikut menjadi counterbalance bagi China. ADIZ Cina di Laut Cina Timur dan sengketa pulau-pulau Diaoyu/Senkaku telah membuat Jepang sangat sensitif terhadap sikap keras Cina. Jepang juga punya kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan energi mereka yang dikirim melalui Laut Cina Selatan.

Namun, konstitusi Jepang tidak memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk melakukan sesuatu kecuali melindungi wilayahnya sendiri. Perdana Menteri Shinzo Abe dan partai LDP yang berkuasa ingin mengubah konstitusi untuk memungkinkan militer Jepang untuk membantu melindungi sekutunya Perubahan Pasal Jepang 9 akan membuat aliansi militer formal dengan bangsa Asia Tenggara akan sangat menarik. Namun potensi kemungkinan pemerintah Jepang mampu mengubah konstitusi bukanlah sesuatu yang strategi militer yang Indonesia bisa andalkan, terutama mengingat betapa kontroversialnya perubahan postur militer Jepang baik di dalam negeri Jepang sendiri maupun di kawasan.

Hal ini membuat AS jadi satu-satunya negara lain yang bisa menjadi sekutu Indonesia dalam waktu dekat dan secara substansial dapat mempengaruhi perilaku Cina di Laut Cina Selatan. AS telah mengatakan kepada Filipina bahwa mereka akan menempatkan lebih banyak kapal di teater LCS. Namun, AS mempunyai banyak kepentingan di seluruh dunia. Dorongan dan tindakan nyata militer AS ke Laut Cina Selatan hanya akan terjadi jika Cina lebih agresif daripada tindakan mereka saat ini. Bahkan ADIZ baru akan tidak akan signifikan mengubah postur AS tanpa “insiden” yang signifikan dalam teater untuk memaksa AS bertindak terhadap China.

Penekanan pentingnya “Poros Asia” oleh AS tidak berarti berupa tindakan langsung. Dalam jangka pendek AS akan membiarkan peristiwa-peristiwa terjadi, dan kemudian baru bereaksi sesuai dengan hal tersebut untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayah.

Ini berarti Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada AS untuk membangun kehadiran nyata, atau bahkan kemitraan dengan kawasan, sebelum kedaulatan wilayah Indonesia dilanggar secara signifikan. Diperlukan aktor regional lain dengan motivasi yang sama dan juga punya potensi kerugian dari agresivitas Cina. Kemungkinan Indonesia akan sulit untuk bisa meyakinkan negara lain di kawasan untuk melakukan aksi segera terhadap agresi Cina, tapi itu adalah satu-satunya pilihan dalam jangka pendek dan menengah. (Clint Richards - The Diplomat | JKGR )

Indonesia jadi penyeimbang di Laut China Selatan

Kunjungan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, ke China pada akhir februari 2014 lalu, langkah tepat sebagai upaya penguatan kerja sama militer, bahkan posisi Indonesia bisa menjadi penyeimbang kawasan Laut China Selatan.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko (kiri, bersalam komando dengan Panglima Angkatan Bersenjata China, Jenderal Fang Fenghui (kanan), di Markas Besar Angkatan Bersenjata China di Beijing, Selasa malam (25/2. (ANTARA FOTO/Rini Utami)

"Inisiatif dari panglima seharusnya juga secara politik dimainkan presiden beserta kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan mengingat air defense Iidentification zone China di Laut Cina Timur yang pasti diikuti penerapan ADIZ di Laut China Selatan," kata pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Indonesia seharusnya memang dapat memainkan posisinya sebagai penyimbang kawasan sebagai negara yang memiliki posisi strategis.

"Indonesia seharusnya mengambil momentum ini juga dengan secara unilateral menetapkan zona ADIZ nya dan bersikap menjadi penengah di masalah ADIZ laut China selatan yang dipastikan akan lebih kompleks dibandingkan laut China Timur," ujarnya.

Connie mengatakan, sikap antisipatif dan mendorong terciptanya stabilitas kawasan memang sudah waktunya digunakan Indonesia dengan lebih berani dan tegas utamanya terhadap negara tetangga yang seringkali secara unilateral menerapkan dan memainkan aturannya.

Di tempat terpisah, Moeldoko menyebutkan, kunjungan ke China mendapat respon positif oleh negara tirai bambu tersebut.

"Mereka inginkan Indonesia berperan semakin baik dalam jaga stabilitas Laut China Selatan. Saya tegaskan Indonesia memiliki kepedulian atas Laut China Selatan. TNI akan beri kontribusi yang sangat positif," katanya seraya mengatakan kerja sama army to army,  air force to air force, navy to navy sudah jalan.

Dalam kesempatan sama, dia menuturkan penguatan personel di Kepulauan Natuna berupa penambahan satu batalion TNI AD, peningkatan kapasitas pangkalan TNI AL dan TNI AU.

"Mereka pos depan punya daya penggentar," kata dia.  (Antara)

Segitiga Indonesia, Malaysia dan China

Solusi untuk Indonesia dalam masalah Laut China Selatan (LCS) adalah mendatangi China dan menjelaskan batas wilayah Indonesia. China boleh melakukan apapun diluar wilayah indonesia dan Indonesia akan tetap NETRAL.

Kunjungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Beijing China, Januari 2014

Kita tidak boleh melupakan peristiwa kelam di saat Indonesia mengalami krisis dan lemah.

Contoh perbuatan Malaysia adalah menikam Indonesia dari belakang :

1. Mencuri Pulau Sipadan dan Ligitan. 
2. Mencoba mencaplok Laut Ambalat.
3. Mencoba mencaplok Camar Bulan dan Tanjung Datu.
4. Mengirim inteligen untuk mendukung teroris mengebom Jakarta dan Bali.
5. Melakukan klaim budaya lokal Indonesia
6. Bersinergi dengan Australia untuk memecah wilayah Indonesia.

Kerajaan Malaysia berhasil membodohi pemerintah Indonesia (era Ibu Megawati) dengan mengajak menyelesaikan masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ke PBB. Malaysia tidak pernah berani melakuakan itu di era Presiden Suharto. Malaysia menunggu kondisi Indonesia lemah secara politik dan pertahanan.

Ketika Indonesia diembargo dan dijauhi banyak negara karena tuduhan HAM di Timor Leste, barulah Malaysia mendesak penyelesaian Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia sebetulnya sudah berhitung.

Setelah Berhasil menganeksasi Pulau Sipadan dan Ligitan, malaysia mencoba peruntungan dengan mencoba mengklaim Blok Ambalat, Camar Bulan dan Tanjung Datu. Walaupun kondisi militer Indonesia masih lemah, Indonesia mencoba untuk bersikap tegas dengan mengirim militer ke wilayah sengketa. Sebenarnya Malaysia sudah BERHASIL, karena sekarang status Blok Ambalat, Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah status quo, sama status Sipadan dan Ligitan sebelum dicuri Malaysia. Bukan tidak mungkin nanti ketika Indonesia lemah, mereka akan memaksa mengubah status tersebut menjadi milik Malaysia.

Semestinya SEKARANG adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan batas wilayah dengan Malaysia. Segera buat patok dan pagar permanen di Camar Bulan dan Tanjung Datu, tempatkan pos militer dengan senjata lengkap, manfaatkan wilayah tersebut untuk wisata dan apapun untuk menunjukan eksistensi Indonesia.

Sekarang waktu yang tepat untuk membangun pangkalan militer di Karang Unarang Blok Ambalat, karang itu harus segera direklamasi total menjadi pulau buatan, yang bisa diisi radar, rudal anti kapal permukaan dan anti pesawat. sekarang waktu yang tepat untuk mengexplorasi Blok Ambalat. Segera ambil semua SDA di Ambalat dan manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Karang Unarang, Laut Ambalat

Indonesia harus segera bertindak memanfaatkan kondisi LCS yang makin memanas, ketika Malaysia dan sekutunya sibuk menahan China, Indonesia juga harus segera menyelesaikan batas wilayah yang masih dalam status quo dengan diplomasi yang dibarengi unjuk kekuatan militer di wilayah sengketa.

Tetapi harus diperhatikan, dalam menyelesaikan masalah batas wilayah dengan Malaysia, Indonesia TIDAK BOLEH memakai kekuatan china tetapi harus memakai kekuatan Indonesia sendiri. Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari china.

Masalah LCS mungkin akan segera menjadi perhatian dan fokus beberapa negara besar. Indonesia seharusnya memanfaatkan isu LCS untuk memperkuat dan mempertegas kedaulatan NKRI.

Indonesia harus NETRAL dan tidak boleh menjadi bagian aliansi China dan juga tidak boleh menjadi bagian aliansi USA.

Indonesia tidak boleh melupakan sejarah invasi militer ke Timor leste. Indonesia dipojokan dan diharuskan mengambil tindakan militer ke Timor Leste karena dikhawatirkan Timor leste bisa menjadi pangkalan kekuatan komunis China dan Uni Soviet. pilihan yang sulit untuk Indonesia. Amerika Serikat, Australia, Malaysia membantu dan menyediakan semua kebutuhan militer untuk invasi ke Timor leste. Akhirnya Indonesia menyerbu Timor Leste dan laju komunis pun tertahan hanya di Vietnam saja.

Tetapi setelah kondisi dunia berubah dan komunis bukan lagi menjadi ancaman, Australia, Inggris, New Zealand memprovokasi kemerdekaan Timor leste. Amerika mengembargo, Malaysia menikam, Provokasi separatis kedaerahan, Provokasi teroris menjadi-jadi, Provokasi kerusuhan karena SARA dan lain-lain.

Sudah jelas sekali bahwa Amerika dan Australia bukanlah sahabat yang baik untuk indonesia. Indonesia tidak boleh terprovokasi dengan hasutan FDSA bahwa China adalah musuh. China adalah ancaman bagi Australia, hegemoni Amerika dan negara yang terlibat langsung di LCS tetapi China belum tentu akan menjadi musuh Indonesia. Indonesia TIDAK BOLEH terlibat di LCS tetapi Indonesia wajib memperkuat pertahanan di Natuna, Perbatasan Kalimantan, semua jalur ALKI, dan di Papua Utara/papua selatan.

China segera akan membuat pangkalan di Timor Leste. Indonesia harus segera memperkuat kekuatan TNI di perbatasan NTT-TL dengan jarak yang wajar.

Diagram of the first and second island chains of China

Sekarang semua terfokus di kekuatan China di LCS dan pangkalan China di Timor leste, ini saat yang tepat untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di Papua. Segera lakuan operasi militer terbatas untuk melenyapkan separatis bersenjata di Papua, lakukan transmigrasi besar-besaran dari penduduk padat ke Papua. {akukan pembangunan menyeluruh di Papua. Usahakan dalam waktu 10 tahun penduduk papua mayoritas berasal dari NTT/NTB, Maluku, Bugis, Bali, Sumatera dan Jawa. pembanguan Papua juga harus adil dan menyeluruh untuk semua orang yang tinggal di Papua.

Sekali lagi Indonesia harus NETRAL. Indonesia tidak boleh menjadi kacungnya amerika dan juga tidak boleh menjadi kacungnya China. INDONESIA HARUS TETAP NETRAL BAHKAN SEKALIPUN CHINA MELAKUKAN INVANSI KE SABAH, SERAWAK DAN BRUNEI, INDONESIA HARUS TETAP NETRAL. Indonesia bukan pagarnya Australia dan juga bukan ujung tombaknya China. (by Mbah Moel 01/03/2014 | JKGR )

TNI lakukan pengamanan pulau terluar Indonesia

KRI Teluk Lampung (TLP)-540 yang merupakan salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut jenis Angkut Tank tipe Frosch (ATF), melanjutkan operasi pengamanan pulau terluar (pamputer) Wilayah Barat.

Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Sekatung, Pulau Nipah, Pulau Rondo dan Pulau Berhala. Usai melaksanakan rotasi satuan tugas (Satgas) Pamputer di pulau Sekatung dan Pulau Nipah, KRI Teluk Lampung (TLP)-540 menuju Sabang dan pulau-pulau terluar lainnya yang berada di wilayah Barat.

Di pulau-pulau tersebut, KRI Teluk Lampung (TLP)-540 akan melaksanakan rotasi pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Pamputer, yang berbatasan dengan negara tetangga di Wilayah Indonesia bagian Barat.

Rotasi pasukan itu meliputi debarkasi Satgas Pamputer menggantikan Satgas lama yang sudah purna tugas, setelah enam bulan menjaga dan mengamankan pulau tersebut, serta peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan dalam mendukung penugasan.

Menurut Komandan KRI Teluk Lampung (TLP)-540 Letkol Laut (P) Marwidji Harahap, sebelumnya di Pulau Sekatung KRI Teluk Lampung (TLP)-540 melaksanakan debarkasi satu regu prajurit marinir, dan di Pulau Nipah melaksanakan debarkasi dua pleton terdiri dari prajurit marinir dan prajurit TNI AD. (Sindo)

Natuna Dan Pelajaran Berharga Konflik LCS

Panglima TNI Jenderal Moeldoko berencana memperkuat kekuatan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk mengantisipasi hal-hal negatif akibat konflik Laut China Selatan. Moeldoko pun mengumpulkan seluruh Kepala Staf Angkatan untuk mencari solusi penguatan pulau strategis Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan tersebut.

Prajurit TNI tampak memperhatikan dengan seksama sambutan yang disampaikan oleh Presiden SBY (Rumgapres/Abror Rizki)

"Bila terjadi sesuatu di sana akan merembes ke Indonesia," kata Moeldoko pada 3 Maret 2014 lalu.

Terkait rencana Jenderal Moeldoko, TNI Angkatan Udara akan melakukan perbaikan Lanud Ranai Pulau Natuna dan menempatkan skadron move atau bisa berpindah home base. Agar Lanud Ranai bisa menjadi hardened shelter pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, Golden Eagle dan jenis lainnya.

"Skadron move untuk hardened shelter sewaktu-waktu bisa dilaksanakan tergantung kebutuhan operasi," tulis Kadis Penerangan TNI AU Marsma Hadi Tjahjanto melalui pesan singkat kepada Liputan6.com di Jakarta Minggu (30/3/2014).

Hadi menambahkan, untuk wewenang penggunaan kekuatan sepenuhnya di bawah Panglima TNI. Kemudian, kewenangan ini akan ditindakanjuti ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) atau Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau).

"Bisa Kohanudnas bisa Koopsau, tergantung jenis operasi. Karena doktrin kita masih seperti itu," tutup jenderal berkumis ini.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi gangguan kedaulatan, TNI Angkatan Darat berencana menambah 1 batalyon dan menempatkan Helikopter Apache AH-64 di Pulau Natuna. Kehadiran helikopter buatan Amerika ini diharapkan bisa menjadi deterrent effect.

"Kenapa Natuna? Karena lebih untuk deterrent effect atau efek penangkalan. Jadi seperti psywar atau perang psikologis," ujar Kadispen TNI AD, Brigjen Andika Perkasa .

Selain itu, Mabes TNI juga akan meningkatkan status Pangkalan Angkatan Laut menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut. Alat utama sistem senjata (alutsista) canggih pun akan mengisi pulau terluar Indonesia tersebut.

Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan perairan Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat.

Sementara, meski mereda, permasalahan Laut China Selatan punya potensi 'kambuh'. China, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan mengklaim wilayah laut yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat banyak itu.

China mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut China Selatan. (Liputan6)

Natuna Dan Pelajaran Berharga Konflik LCS

Natuna saat ini banyak disebut dalam pemberitaan yang berhubungan dengan kegiatan militer. Selain menjadi tuan rumah Latma Komodo 2014 juga mengenai berbagai rencana pembangunan kekuatan militer di pulau tersebut. Pulau terletak wilayah luar Indonesia dan berhadapan langsung dengan LCS (Laut China Selatan) yang sedang dilanda konflik klaim yang tumpang tindih dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Pilipina dan China. Bahkan dari peta 9 dash line China, ada kemungkinan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di utara Natuna ikut termasuk wilayah yang diklaim oleh China.

Walau bisa dibilang termasuk lamban, namun keputusan pemerintah dan TNI untuk memperkuat kehadiran militer di Natuna adalah keputusan yang sangat tepat yang patut diapresiasi. Kita harus melihat contoh negara-negara lain yang saat ini sedang bersengketa wilayah dengan China untuk dapat menilai betapa tingginya nilai Natuna dalam konteks kedaulatan wilayah negara.

Kebanyakan wilayah laut di daerah sengketa ini adalah coral dan karang, sebagian malah terendam di bawah permukaan air laut. Tapi hal itu tidak menghentikan upaya China untuk menancapkan klaim mereka. China menempatkan tanda batas wilayah mereka di berbagai tempat yang memungkinkan, bahkan memasang dudukan beton dan membangun pangkalan di atas koral. China menyebutnya pangkalan bagi nelayan mereka, tapi beberapa pihak yakin itu adalah bangunan militer atau setidaknya pemerintah China menempatkan pasukan marinir untuk menjaganya. Bahkan di James Shoal sekitar 70 km Serawak, China menanamkan plat logam pada koral 20 meter di bawah permukaan air laut sebagai penanda batas wilayah mereka.

Memang tidak terdengar reaksi frontal dari Malaysia, namun tanpa berkonfrontasi langsung dengan China, Malaysia berencana membangun kesatuan Marinir dengan batuan dari USMC (United States Marine Corps). Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Tun Hussein mengatakan tahun lalu, bahwa Malaysia akan membangun kesatuan Marinir yang akan bertempat di Bintulu, tidak jauh dari Wilayah yang disengketakan.

Pilipina adalah salah satu claimant LCS yang paling lantang menentang klaim China. Hal ini cukup wajar, mengingat klaim China yang didukung ancaman kekuatan militer ini bisa memberikan kerugian ekonomi dan kedaulatan yang luar biasa bagi Pilipina. Selain berbagai potensi migas, perikanan juga adalah salah satu sektor ekonomi andalan Pilipina. Dan saat ini, nelayan “asing” dilarang masuk ke wilayah LCS yang diklaim China sebagai wilayahnya. Membuat nelayan Pilipina kehilangan mata pencaharian sementara nelayan China bebas melaut sampai jauh ke Timur dan Selatan LCS. seakan belum cukup, China juga sudah mulai merencanakan penerapan ADIZ di wilayah udara LCS tersebut.

Alasan mengapa China begitu leluasa mencaplok wilayah Pilipina adalah karena superioritas kekuatan militer mereka. Saat ini Pilipina melakukan berbagai cara ‘melawan’ agresifitas China, mulai dari upaya memasang tanda batas mereka sendiri, membawa sengketa wilayah ke PBB, melakukan modernisasi militer, membangun pangkalan Marinir baru yang berdekatan dengan wilayah sengketa, mencari dukungan AS dan bahkan potensi mengadakan aliansi militer dengan Vietnam. Tapi apapun dilakukan, upaya itu sudah terlambat, karena secara de facto China lah yang saat ini mengontrol wilayah sengketa.

Upaya balasan lemah pihak Pilipina. Image southseaconversations

Kelihatannya Malaysia, Pilipina dan juga Indonesia melupakan sejarah pahit Vietnam yang kehilangan kontrol atas Kepulauan Paracel pada China sekitar 40 tahun yang lalu. Malaysia terlihat canggung dan terkaget-kaget dengan bentuk ancaman yang mereka hadapi, Pilipina mengabaikan pembangunan militer dan terlalu mengandalkan diri sebagai sekutu AS di kawasan dan Indonesia lama terpuruk ekonomi dan sibuk dengan ancaman dalam negeri, sebelum kemudian baru-baru ini saja ketika ancaman dari dalam mereda, TNI mulai memperhatikan bentuk ancaman keamanan dari luar.

Dari negara-negara ini tampaknya Vietnam paling serius membangun kemampuan militernya. Diantara claimants, kemampuan militer mereka yang saat ini paling bisa membuat China berpikir ulang dan berhitung kembali sebelum bertindak semena-mena. Dan hal ini tidak lepas dari pengalaman pahit Vietnam dalam berhadapan dengan China dan pengalaman berharga dari perang Kepulauan Paracel.

Kepulauan Paracel

Pelajaran berharga dari sejarah Vietnam kehilangan kepulauan Paracel. Pada tanggal 16 Januari 1974, Angkatan Laut Vietnam (RVN) menjumpai kehadiran Angkatan Laut China (PLAN) di Kepulauan Paracel Barat yang saat itu dibawah kontrol Vietnam Selatan. Selama dua hari berikutnya, angkatan laut adu otot satu sama lain di sekitar kepulauan. Pertempuran kemudian meletus dan semakin meningkat dengan datangnya overwhelming bala bantuan pasukan Cina ke zona pertempuran, termasuk dukungan udara dari Pulau Hainan dan kapal patroli rudal Hainan-class.

Pertempuran Kepulauan Paracel tercatat dalam sejarah sejarah sebagai pertempuran pertama dalam upaya untuk kontrol atas kepulauan di Laut Cina Selatan. Pertempuran Kepulauan Paracel pada tahun 1974 memberikan pelajaran penting, tidak saja bagi Vietnam, tapi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan di LCS, termasuk juga Indonesia.

Jalur diplomasi adalah upaya utama,  tapi bukan satu-satunya

Tidak ada perjanjian internasional dan regional yang mampu memberikan perlindungan sempurna terhadap tindakan sepihak, termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Artinya, walau diplomasi didahulukan dan hubungan sedang baik namun kekuatan militer tetap harus diperkuat dan disiagakan. Seperti kutipan terkenal Carl von Clausewitz: “war is the continuation of politics by other means”, perang adalah kelanjutan/bentuk lain dari politik.

Bantuan dari luar tidak selalu tersedia, ataupun (jika ada) akan bersedia membantu.

Tidak ada kekuatan regional telah mengambil sikap tegas dan memihak  di sengketa LCS,  tapi lebih ke fokus hanya pada kebebasan navigasi. Artinya, meskipun AS atau Jepang memiliki alasan yang sah untuk melakukan intervensi jika LCS terancam konflik bersenjata,  namun tindakan nyata tidak bisa dipastikan. Bahkan jika misalnya Komando Pasifik AS suatu saat  mendeteksi pergerakan mencurigakan militer China di LCS, tapi mereka mungkin tidak dapat bereaksi tepat pada waktunya.

Bagi negara-negara dengan kerjasama pertahanan atau aliansi militer sekalipun bantuan mungkin datang terlambat. Opsi terbaik adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan bagi Indonesia yang merupakan negara netral tanpa memiliki aliansi militer, kemandirian pertahanan ini merupakan kebutuhan mutlak.

Kebutuhan akan (setidaknya) kemampuan terbatas kontrol wilayah perairan.

Ancaman terbesar negara-negara Asia Tenggara yang berhadapan dengan LCS adalah China. Dan walau ASEAN bersatu dalam aliansi militer, namun secara kuantitatif tidak bisa menandingi kekuatan militer China. Karena itu perlombaan senjata melawan China bukanlah opsi yang bisa dilakukan negara2 di kawasan ini, bahkan termasuk juga Indonesia yang dari ukuran jumlah penduduk dan ekonomi merupakan yang terbesar di antara negara ASEAN. Namun tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara ini dalam menghadapi ancaman kekuatan militer yang superior.

Pertempuran Paracel memberikan pelajaran akan kebutuhan tidak hanya mencegah musuh dari memblokade akses laut, tapi juga kebutuhan untuk mengamankan akses militer pada kepulauan terdepan yang terbuka dan rentan. Kemampuan  peringatan dini dan air/sea denial permanen pada lokasi-lokasi wilayah terluar hingga wilayah terluar ZEE diperlukan untuk tetap menjaga status quo.

Kesimpulan.

Berbagai negara dalam adu klaim di LCS berusaha dengan berbagai cara bahkan membangun pulau buatan atau sekedar menancapkan bendera di atas koral, jangan sampai kita kehilangan lagi kepulauan luar yang sangat berharga dan merupakan batas untuk wilayah kedaulatan.

Control China terhadap LCS diperkirakan akan meningkatkan keuntungan strategis dan pada akhirnya daya tawar politik mereka, sementara Indonesia dari dulu sudah memiliki potensi besar ini namun belum memanfaatkannya.  Ketika China sudah mulai dengan wacana  menerapkan ADIZ di LCS, Indonesia justru masih numpang pada Singapura karena mereka mereka yang mengatur Air Traffic Services (ATS) lantaran Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur penerbangan internasional yang sangat padat di wilayah udara sekitar.

Penguasaan Kepulauan Riau hingga Natuna juga berdampak besar dalam strategi luas jika Malaysia yang ada dalam scenario. Secara harfiah Kepulauan, wilayah perairan dan udara Indonesia di Kepulauan Riau hingga Natuna memisahkan Federasi Malaysia antara Semenanjung dan Malaysia Timur.

Batas Wilayah Laut NKRI

 


Lokasi Kepulauan Natuna sangat strategis untuk berbagai scenario di masa depan.  Natuna memang bukan satu-satunya wilayah depan Indonesia, tapi dengan dijadikannya Kepulauan Natuna sebagai wajah baru strategi kemanan Indonesia, mudah-mudahan hotspots baik perbatasan darat atau laut lainnya juga segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan TNI. (NYD | JKGR)




Keterangan:
ADIZ (Air Defense Identification Zone) : Zona Identifikasi  udara, Luas wilayah udara atas tanah atau air, memperluas ke atas dari permukaan, di mana identifikasi siap, lokasi, dan kontrol pesawat yang diperlukan dalam kepentingan keamanan nasional.
Claimant : Peserta/pihak yang punya klaim
Air/Sea Denial : Kemampuan mencegah ancaman laut dan udara
Status Quo : ”kondisi yang ada” atau “keadaan hal itu”
Hotspot : (politik) Lokasi dimana berpotensi terjadi kerusuhan/konflik
De Facto : ”pada kenyataannya” atau “pada praktiknya” walau bertentangan dengan aturan/hukum/kesepakatan
ZEE (Zona Ekonmi Eksklusif) : zona wilayah seluas 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya

PT Sritex Rancang Baju Militer Canggih yang Dapat Berkamuflase Dengan Alam Disekitarnya

Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain dan pakaian yang diproduksi.

Perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu dikenal juga dengan produksi seragam militernya yang sudah dikirim ke 30 negara dengan spesifikasi canggih.

Berawal dari usaha kecil di Pasar Klewer, Solo tahun 1966, usaha HM Lukminto semakin berkembang hingga akhirnya mendirikan pabrik di Sukoharjo dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1992.

Direktur PT Sritex, Sri Sartono Basuki mengatakan PT Sritex sudah sejak lama memproduksi pakaian seragam untik Polisi dan TNI, kemudian suatu waktu tentara Indonesia dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) bertukar seragam layaknya pemain bola bertukar jersey.

"Kemudian dites, dibandingkan dengan Amerika dan ternyata lebih baik (kualitasnya). Waktu itu (PT Sritex) orientasinya masih fashion," kata Sartono saat detikFinance mengunjungi pabrik PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2014).

"Tahun 1994 melakukan perjanjian dengan NATO," imbuhnya.

Sejak saat itu kualitas seragam militer yang diproduksi oleh PT. Sritex pun menyebar ke berbagai belahan dunia hingga akhirnya kini PT. Sritex memenuhi pesanan seragam militer untuk 30 negara.

"Sebelumnya kami sudah membuat seragam untuk TNI Polri sebagai customer pertama. Ternyata dari mulut ke mulut pun jadi marketing luar biasa," tandasnya.

Berbagai negara memesan seragam militer dengan spesifikasi yang berbeda, ada seragam tentara anti peluru, anti radiasi, anti nyamuk, anti api, anti air, dan sebagainya. Bahkan saat ini PT Sritex sedang mengembangkan seragam militer kamuflase yang konon bisa berubah warna sesuai lingkungan alam.

"Baru tahapan, belum sedetail (berubah warna) itu, kami mengkondisikan untuk ke sana," tandasnya.

Selain seragam militer, PT. Sritex juga membantu pengembangan Hovercraft milik TNI AD, kemudian tenda, dan ransel militer.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Sritex Iwan Lukminto mengatakan untuk seragam militer, kompetitor paling kuat berada di Eropa. PT Sritex tetap menjadi pilihan berbagai negara karena kualitasnya yang terjamin dan masuk standar NATO. Salah satu produk yang kualitasnya sudah terpercaya adalah rompi anti peluru.

"Spesifikasi militer sampai level empat, yaitu laras panjang dan serangan jarak dekat. TNI pakai juga itu," tegas Iwan.

Selain itu ada juga ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung. Jadi jika tas tersebut berada di sungai atau laut, pemakainya masih bisa mengambang. PT Sritex juga kedepannya akan membuat parasut, sehingga tidak lagi impor dari negara lain.

"Ke depan akan membuat payungnya (untuk terjun payug) jadi tidak impor. Tapi itu harus hati-hati, betul-betul harus bagus mesinnya dan kualitas kontrol saat membuat karena berhubungan dengan nyawa," tandasnya.

Saat ini sudah 30 negara yang pasukan militernya dibalut dengan seragam buatan pabrik di Sukoharjo itu,antara lain tentara Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Somalia, Australia, Kroasia, Hong Kong, dan lainnya. (Detik)

Ini Dia Peralatan Moderen Untuk Modifikasi Tank AMX-13 TNI AD

PT Pindad saat ini tengah mendapatkan tugas untuk memodifikasi (retrofit) tank AMX-13 milik TNI.  Seperti apa modifikasi yang dilakukan?.

Pada saat kunjungan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin ke PT Pindad,  Rabu (26/3/2014), Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono menjelaskan tank AMX-13 merupakan tank lama dari masa Perang Dunia II sehingga perlu dimodernisasi.

Dia memaparkan setelah dilakukan retrofit, tank tersebut memiliki kelebihan yang dilengkapi senjata Canon 105 mm, fire control system sudah elektronik, serta mesin diesel yang bisa bertahan sampai 20 tahun dan transmisi otomatis.

Model lama AMX-13 masih bermesin bensin dari Eropa, dan modifikasi ini diganti menjadi mesin Diesel Turbointercooler dari Navistar Amerika Serikat. “Biaya untuk retrofit hanya sekitar Rp9 miliar-Rp10 miliar, lebih murah dibandingkan tank baru yang minimalnya Rp30 miliar,” ungkapnya.

Pihak Kemenhan juga memiliki program pembuatan tank medium, dengan senjata 105 mm, dan memiliki kemampuan tank modern yang dibutuhkan kavaleri.

“Untuk tank medium ini dikembangkan sekitar 3 tahun ke depan, sehingga protitipenya baru akan selesai pada 2016.  Sedangkan yang ada saat ini adalah tank Pindad hasil pengembangan sendiri kendaraan roda rantai yang sedang dicoba diaplikasikan,” katanya.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Apa Kecanggihan Tank AMX-13 Modifikasi Pindad?

PT Pindad saat ini tengah mendapatkan tugas untuk memodifikasi (retrofit) tank AMX-13 milik TNI.  Seperti apa modifikasi yang dilakukan Pindad?

Pada saat kunjungan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin ke PT Pindad,  Rabu (26/3/2014), Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono menjelaskan tank AMX-13 merupakan tank lama dari masa Perang Dunia II sehingga perlu dimodernisasi.

Dia memaparkan setelah dilakukan retrofit, tank tersebut memiliki kelebihan yang dilengkapi senjata Canon 105 mm, fire control system sudah elektronik, serta mesin diesel yang bisa bertahan sampai 20 tahun dan transmisi otomatis.

Model lama AMX-13 masih bermesin bensin dari Eropa, dan modifikasi ini diganti menjadi mesin Diesel Turbointercooler dari Navistar Amerika Serikat. “Biaya untuk retrofit hanya sekitar Rp9 miliar-Rp10 miliar, lebih murah dibandingkan tank baru yang minimalnya Rp30 miliar,” ungkapnya.

Pihak Kemenhan juga memiliki program pembuatan tank medium, dengan senjata 105 mm, dan memiliki kemampuan tank modern yang dibutuhkan kavaleri.

“Untuk tank medium ini dikembangkan sekitar 3 tahun ke depan, sehingga protitipenya baru akan selesai pada 2016.  Sedangkan yang ada saat ini adalah tank Pindad hasil pengembangan sendiri kendaraan roda rantai yang sedang dicoba diaplikasikan,” katanya.

Sumber : BisnisBandung

Rusia Pemasok Mobil Tempur Terbesar ke RI

Meski telah mempunyai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi kendaraan tempur (tank) seperti PT Pindad (Persero), tak menyurutkan Indonesia untuk mengimpor tank dari negara lain, seperti Rusia, Korea dan Prancis.

Tank BMP 2 Marinir TNI AL

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor tank Indonesia dari beberapa negara sepanjang 2013 tercatat sebesar US$ 220,56 juta atau setara Rp 2,5 triliun (kurs: Rp 11.481 per dolar AS)

Impor tank terbesar berasal dari Rusia dengan realisasi sebesar US$ 127,49 juta. Disusul Republik Korea yang memasok tank sebesar US$ 72,75 juta.

Di posisi ketiga ditempati Prancis yang mengimpor US$ 10,34 juta. Sementara negara lainnya membukukan nilai impor tank ke Indonesia sebesar US$ 9,94 juta.

Sementara pada periode Januari 2014, realisasi impor tank sebesar US$ 17,12 juta. Angka ini melonjak drastis dari awal tahun lalu yang mencatatkan nilai impor tank sebesar US$ 2,27 juta.

Realisasi impor tank tertinggi khusus Januari ini berasal dari Republik Korea senilai US$ 13,82 juta. Selanjutnya Prancis dengan nilai impor sebesar US$ 3,26 juta serta negara lainnya sebesar US$ 45,81 ribu. Sedangkan saldo impor tank Rusia di awal tahun ini nol alias tidak mengimpor.

Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama 2013 di mana nilai impor dari Republik Korea sebesar US$ 288,90 ribu, Prancis senilai US$ 1,43 juta serta negara lainnya US$ 547,50 ribu dan Rusia tidak melakukan impor di periode Januari tahun lalu. (Liputan6)

Menhan Ajak PT LEN Buat Sistem Pertahanan Maritim dan Combat Management System (CMS)

Kementrian Pertahanan mengajak PT LEN Industri untuk berkontribusi dalam pembangunan sistem pertahanan maritim dengan Combat Management System (CMS). CMS ini berfungsi untuk mendukung aktivitas pertempuran maupun patroli TNI.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin saat mengunjungi PT Pindad di Jalan Gatot Subroto Bandung, Rabu (26/3/2014). PT LEN merupakan BUMN yang bergerak di bidang elektronik strategis.

"Saya evaluasi peran LEN untuk CMS. Kita ingin beri peran untuk menjadi bagian pembangunan CMS buat kapal perang kita," ujar Sjafrie.

Ia menjelaskan, CMS merupakan sistem yang menggabungkan penembakan dengan radar. Sjafrie juga mengatakan saat ini tengah dilakukan pengadaan radar untuk mengisi kerenggangan radar di kawasan Timur Indonesia.

"Kalau kawasan Barat sudah oke. Sekarang ini kita masih harus selalu mengkonfigurasikan radar sipil dan militer. Kita inginnya radar militer itu bisa terpenuhi seluruhnya," jelasnya.

Untuk pengadaan dalam sistem pertahanan seperti ini, Sjafrie mengatakan, industri pertahanan dalam negeri mendapatkan prioritas. "Tapi tergantung bisa memenuhi spesifikasinya tidak oleh industri dalam negeri kita. Itu tantangannya," kata Sjafrie. (Detik)

Industri Strategis Dalam Negeri Lengkapi Kebutuhan Alutsista Indonesia

Alutsista kebanggaan buatan dalam negeri

Percepatan Minimum Essential Force (MEF) yang dibangun Kemenhan tidak hanya fokus impor dari luar negeri, tapi juga dengan produsen-produsen dalam negeri. Keseriusan Kemenhan bisa dilihat dnegan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah industri alutsista dalam negeri yang dilakukan pada Maret 2012 silam.

“Jumlah kontraknya mencapai Rp 1,3 triliun,” ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro saat itu.

Perusahaan yang dilakukan MoU adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Palindo Marine, PT Pindad, PT Infra RCS Indonesia dan PT Sari Bahari. Selama ini kita telah mengetahui pengembangan BUMN Industri strategis seperti PT DI melalui kerjasama pembuatan alat militer bersama pihak produsen luar negeri seperti pesawat CN-295, CN-235, Helikopter Bell 412, Cougar EC-725, Fennec AS-555, dll.

Lalu ada PT Pindad dengan berbagai macam senjata ringan hingga ke kendaraan lapis baja roda biasa seperti Anoa, Komodo, Rantis 4×4 maupun roda rantai seperti rencana membuat MBT dan tank kelas ringan/sedang yang mampu menjadi andalan dalam kondisi geografis kita. Dalam MoU itu juga ada beberapa alutsista strategis seperti pembuatan Rocket FFAR, Radar/ECDIS, serta pembuatan peluru kendali.

Pembuatan FFAR atau Fin Folding Aerial Rocket ini buatan PT DI hasil Transfer of Technology (ToT) dari produsen asal Eropa, Lesca dengan bersandar lisensi dari Belgia. Ada dua tipe yang dikembangan PT DI yaitu RD 701 berbasis FFAR MK 4 dan RD 7010 berbasis MK 40. Saat ini untuk pengembangan sudah hampir 100%. Sedangkan hulu ledaknya sudah 100 persen buatan lokal dibantu Lapan dengan sistem Doublebase atau basis ganda, sehingga FFAR buatan dalam negeri bisa setara dengan produk-produk luar.

Rocket FFAR buatan dalam negeri – Hulu ledak 100% komponen lokal

Spesifikasi

Diameter : 70 mm (2.75 inchi)
Panjang : 120 cm
Berat : 8.4 Kg
Jarak efektif : 3,400 m
Berat Warhead : 2.7 Kg

Untuk radar/ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) atau sistem informasi navigasi laut sesuai dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga sudah dibuat oleh PT Infra RCS Indonesia. Untuk ECDIS ini murni hasil anggaran pengembangan dari PT Infra. Selain itu PT Infra juga telah mengembangkan Electronic Support Measures (ESM) dan rencana pengembangan bersama WECDIS dengan TNI AL.

INFRA

Selain Infra, ada juga dari BUMNIS yaitu PT. LEN Industri seperti Radar Processing dan Display Console untuk teknologi Modern radar dan Legacy radar. Selain Radar/ECDIS PT LEN juga mengembangkan atau memproduksi Combat Management System (CMS), Transoder TPO TLM-01 (untuk kapal selam), Len Cryptosys (Modem Enkripsi asli buatan dalam negeri), peralatan komunikasi radio portable (Manpack)/Base Station/Vehicle, dll.

Surveillance & Reconnaissance Device

peralatan komunikasi radio portable (Manpack), Base Station, Vehicle

Sedangkan Peluru kendali, berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 Konsorsium Roket untuk TNI AD memerlukan RX-100 yang Alhamdulillah telah behasil yaitu R-Han 122 (a) tinggal uji tabel tembak, TNI AL RX-122 sama yaitu R-Han 122b dengan jarak dibawah 40 km-tinggal uji Tabel dan RX-320 pengembangan bersama litbang TNI AL dengan jarak 70 Km atau lebih.

sotong 42

Sotong. Image: ryanmesin.wp

Ranjau Laut

Smart Bomb – Dislitbang

RX-320 – sejenis Exocet dengan jarak 180 km

Untuk RX-320 ini direncanakan untuk mengganti Exocet dan telah dilengkapi Infrared Seeker Head. Dan terakhir untuk TNI AU ada RX-70 dengan jangkauan 7.9 km dan ini juga sudah dikembangkan untuk dicantel di pesawat tempur kita.

Diharapkan Alutsista ringan maupun kelas berat ini bisa mengisi tiga matra TNI agar terciptanya MEF pertama bisa diwujudkan. Untuk MEF kedua ada rencana pengembangan dalam negeri juga seperti Tank Medium, APC Amphibious, RX-320 sejenis Exocet dengan jarak 180 km, PSU kelas sedang, Kapal Selam bersama DSME, Kapal Perang PKR/Frigate bersama DSNS Belanda, dll.

 
Cintailah produk-produk dalam negeri…  (Jalo | JKGR)

Tank siluman Polandia bisa menyamar jadi mobil

Firma Polandia meluncurkan PL-01, satu tank siluman yang bisa mengecoh musuh dengan kemampuan "mengganti" imaji yang ditampilkan berbasis sensor inframerah melalui pancaran di lapisan cerdasnya. 

Tank PL-01 Polandia

Pada saat banyak produser tank dunia berkutat pada kekuatan mesin dan pelapis dari terjangan peluru kendali dan arsenal musuh serta kamuflase berbasis cat dan bentuk rancangan, perusahaan Polandia telah melangkah lebih maju secara relatif. Di antara mereka itu adalah M1A1/2 Abrams dan 2A4/2A5 Leopard dari Jerman

Prototipe tank buatan Obrum dan BAE Systems itu, PL0-01, bisa menampung tiga orang, dengan berat 35 ton. Tank ini ditutupi jaring yang khusus dikembangkan sehingga bisa membuat dirinya terlihat seperti mobil dengan hanya mengubah temperatur material pelapis cerdas itu.

PL-01 dimunculkan perdana pada International Defence Industry Exhibition, di Kielce, Polandia, pada 2 September 2013. Diharapkan prototipenya paripurna dibangun pada 2016 dan memasuki roda produksi massal pada 2018.

Kekuatan kulit tank ini berkat pemakaian lempeng pelapis keramik aramid yang memenuhi standar perlindungan tank pada skala STANAG 4569 Annex A pada tingkatan 5+ di bagian turret, badan utama, dan sebagian lain di pelindung rantainya, berdasarkan sistem NATO

Kunci dari kemampuan silumannya itu pada penerapan lempengan-lempengan heksagonal yang bisa diatur untuk mengendalikan temperatur tank.

Jika mereka menyesuaikan pada level lingkungan, tank tersebut secara efektif menghilang dari sensor panas yang biasa digunakan untuk mendeteksi kendaraan pada saat perang.

Dengan menyesuaikan sensor, kendaraan ini bahkan bisa menyamar menjadi satu mobil. Tank sepanjang tujuh meter ini diawaki tiga orang dan diharapkan bisa mulai digunakan pada 2018.

Tank ini juga bisa "menyatu" dengan lingkungan. Hal ini, seperti dikutip laman Daily Mail, dimungkinkan berkat sensor-sendor infra merah kecil yang dipasang di sekeliling tank yang dideteksi musuh itu, yang lalu menyajikan pola serupa mantel sarang lebah yang paling pas dengan data terkumpul dari sensor infra merah itu.

Inilah yang kemudian membangun imaji pengelabuhan secara sempurna pada tank itu. Lapisan-lapisan itu juga bisa memanipulasi temperatur, menciptakan satu layar dan memungkinkan pengawak mengendalikan dia persis sebagaimana dia seharusnya dilihat.

Sistem inilah yang memungkinkan tank itu memakai kamuflase infra merah aktif, sebagaimana halnya satu harimau mengaktifkan organ infra merah mereka untuk mengenali satu obyek di hutan, atau menjadikan tank itu serupa mobil di perkotaan.

PL-01 juga mampu menurunkan jejak infra merah mereka dengan cara mendinginkan dan menyebarkan asap dan temperatur buangan mesin diesel bertenaga 940 HP itu.  (Antara)